Seputar Dompu - Pihak Inspektorat Kabupaten Dompu menanggapi isi pemberitaan melalui Media seputar Dompu tertanggal 29 Oktober 2018 lalu, dimana dalam pemberitaan tersebut hasil audit inspektorat di limpahkan ke jaksaan negeri Dompu NTB.
Kepala Bidang Irban Ekbang Plt. Irban Investigasi Ir. Suprapto menjelaskan, poin yang dirilis Media Seputar Dompu dari 25 laporan yang di laporkan masyarakat ke inspektorat dari 72 Desa se Kabupaten Dompu baru 15 Desa yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Dompu, pernyataan ini salah.
“Sebenarnya semua kasus yang di laporkan kita tangani dengan serius tampa pandang bulu termasuk 15 kasus laporan yang di audit dari Desa tersebut sesuai dengan amanat PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, telah kami tindak lanjuti baik melalui pemeriksaan khusus maupun sebatas klarifikasi di tingkat lapangan. Bukan, dilimpahkan ke Kejaksaan atau kepolisian,” tegas Toto.
Diakuinya, bahwa jumlah laporan kasus oleh masyarakat/LSM / aktivis selama periode januari hingga oktober 2018 terdapat 25 laporan (Kasus red) yang terdiri dari 15 kasus laporan terkait masalah dana desa dan sisanya kasus lain-lain.
“ Kasus yang kami tangani berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh team Inspektorat di antaranya Desa Huu, O,o, Adu, Mumbu, Lune, Lasi, Serakapi, Bakajaya, Lanci Jaya, Mangge Asi, Riwo, Soro Barat, Jala, Saneo, dan Desa Matua yang sudah keluar LHP nya,” ungkapnya.
Bahkan lanjut Toto, laporan pengaduan yang masuk ke Polisisian dan Kejaksaan terkait ADD/DD tentunya kedua Lembaga tersebut akan menyerahkan kembali ke Inspektorat untuk di tinjau kembali kerugian Negara yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
Segala bentuk penyalahgunaan anggaran atau kesalahan ASN tentunya kami yang proses terlebih dahulu, bila persoalan itu tidak mampu di tindak lanjut oleh inspektorat baru kami akan menyerahkan persoalan ini ke lembaga Investigasi yaitu Polisi maupun Kejaksaan,” jelasnya. (Rif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar