Seputar Dompu - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum komunikasi guru honorer melakukan aksi demonstrasi di DPRD kabupaten Dompu NTB, Selasa 30 oktober 2018
Deden Patriawan korlap Forum komunikasi guru honorer (figur) dalam orasinya masih banyak guru honorer yang tidak tercantum dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Dompu, kami menilai pemerintah daerah tidak ada rasakemanusian dan kepedulian sama sekali terhadap honorer teriaknya
"Meminta rekomendasi tunjangan tetap guru honerer supaya di tetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019"
Menurut deden yang seharusnya pemerintah daerah menertibkan regulasi tentang nasib guru honerer karena memang guru honerer adalah mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, negara harus bertanggung jawab atas nasib guru. tegasnya
Selain itu juga menutut agar DPRD Dompu membuat dan mengirimkan rekomendasi kepada Persiden RI agar segara mencabut Permenpan 36 dan 37 tahun 2018 karena tidak relevan dan bersifat diskriminatif bagi tenaga honorer. ungkap deden
Anggota DPRD Ikwahyudi. Ak. Meminta permohonan maaf karena ketua DPRD tidak bisa berdialog dengan masa aksi karena memang ketua DPR sedang membahas tentang anggaran APBD murni, hanya saja beliau akan menerima dan membuka dialog setelah ia melanjutkan pembahasan anggaran dengan Pemda.
"Ikwahyudi. Ak. Menerima masa aksi untuk berdialog bahwa apa yang menjadi tuntutan (figur) Dompu kami secara kelembagaan mendukung penuh dan akan segera mengeluarkan rekomendasi secara kelembagaan supaya mempunyai kekuatan hukum. ungkap boy
Lanjutnya dengan adanya Rekomendasi DPRD itu, untuk kita bahas secara bersama dalam penetapan anggaran APBD murni Kabupaten Dompu tahun 2019 semoga bupati Dompu mau menerimanya dan akan menjadi penetapan dalam anggaran APBD Kabupaten Dompu tutupnya, (AF45)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar